Kamis, 20 Maret 2008
Anggaran Rumah Tangga APKA
BAB I
UMUM
Pasal 1
Landasan Penyusunan
1.Anggaran Rumah Tangga APKA (ART APKA) ini disusun berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar APKA (AD APKA).
2.ART APKA ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AD APKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
BAB II
KODE ETIK, KAIDAH TATA LAKU KEPROFESIAN DAN LAMBANG APKA
Pasal 2
Kode Etik dan Kaidah Tata Laku
1.Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA ditetapkan/disahkan oleh Musyawarah Anggota (MUSA) I dan wajib ditaati oleh anggota APKA.
2.Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertera pada Lampiran I ART APKA ini.
3.Penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA dilakukan oleh Majelis Pertimbangan APKA (MP APKA).
4.Ketentuan bentuk dan macam sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA ditetapkan berdasarkan usulan Majelis APKA.
5.Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi kepada anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus APKA (DP APKA).
Pasal 3
Lambang APKA
Lambang APKA, bentuk, arti dan maknanya tertera pada Lampiran II ART APKA ini.
Pasal 4
Definisi
1.APKA adalah Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia, merupakan wadah tenaga profesional di bidang perkeretaapian.
2.Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan, keahlian dan mempunyai risiko tinggi untuk memenuhi kepentingan publik.
3.Profesional adalah tenaga ahli dan tenaga terampil yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang menjadi anggota asosiasi dan memberikan layanan pada kepentingan publik.
4 MP APKA adalah suatu badan yang anggotanya dianggap mampu untuk memberikan nasehat dan bimbingan dalam pencapaian tujuan organisasi.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 5
Persyaratan Keanggotaan
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota APKA adalah :
1.Anggota Biasa adalah: perorangan warga negara Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya berprofesi di bidang perkeretaapian.
2.Anggota luar biasa adalah: perorangan bukan warga negara Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya berprofesi di bidang perkeretaapian.
3.Anggota Kehormatan, perorangan non anggota APKA yang dinilai oleh MP APKA dan/atau DP APKA memiliki minat atau telah berjasa dalam pembinaan dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia.
Pasal 6
Penerimaan Menjadi Anggota
1.Untuk menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang memenuhi syarat dalam Pasal 7 AD APKA, dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada DP APKA dengan menggunakan formulir yang tersedia.
2.Calon Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
a.Rekomendasi dari 2 (dua) Anggota Biasa yang berdomisili sama dengan pemohon dan secara moral bertanggung jawab terhadap integritas pemohon.
b.Salinan dokumen pendidikan dan dokumen lainnya yang sah , yang ada relevansinya dengan permohonan untuk menjadi anggota APKA.
c.Surat keterangan domisili atau salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon , disertai dengan pas photo.
3.DP APKA akan meneliti permohonan pemohon dan akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak surat permohonan diterima.
4.Untuk menjadi Anggota Kehormatan, seseorang yang memenuhi syarat dalam Pasal 7 AD APKA, diangkat oleh MP APKA dan/atau DP APKA.
Pasal 7
Penetapan Keanggotaan
1.Penetapan keanggotaan APKA dilakukan dengan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) APKA oleh DP APKA .
2.Bentuk, isi dan pengadaan KTA APKA ditetapkan oleh DP APKA.
3.DP APKA wajib memelihara daftar anggota secara teratur sesuai dengan kelompok keahlian dan keterampilan masing-masing anggota.
Pasal 8
Hak Anggota
1.Anggota Biasa berhak :
a.menghadiri rapat dengan hak suara.
b.mengajukan saran, pendapat, koreksi, mengenai masalah APKA yang dianggap perlu baik lisan maupun tertulis melalui tingkat organisasi.
c.memilih dan dipilih.
d.membela diri sampai di tingkat MUSA.
e.mendapatkan penghargaan APKA atas jasa-jasanya.
2.Anggota Luar Biasa berhak :
a.menghadiri rapat.
b.mengajukan saran, pendapat, koreksi, mengenai masalah APKA yang dianggap perlu baik lisan maupun tertulis melalui tingkat organisasi.
c.membela diri sampai di tingkat MUSA.
d.mendapatkan penghargaan APKA atas jasa-jasanya
3.Anggota Kehormatan berhak :
a.menghadiri rapat.
b.mengajukan saran, pendapat, koreksi, mengenai masalah APKA yang dianggap perlu baik lisan maupun tertulis melalui tingkat organisasi.
c.mendapatkan penghargaan APKA atas jasa-jasanya
Pasal 9
Kewajiban anggota
Kewajiban Anggota selain yang tercantum di dalam Pasal 8 AD APKA, setiap anggota berkewajiban melaksanakan kegiatan guna tercapainya tujuan APKA dan membantu tugas-tugas MP APKA apabila diperlukan dengan memberikan keterangan yang benar.
Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan
1.Anggota yang meninggal dunia ,keanggotaannya berakhir dengan sendirinya dan seluruh kewajiban organisatoris dianggap selesai.
2.Mengundurkan diri, dalam hal ini:
a.Permintaan pengunduran dirinya harus dinyatakan secara tertulis kepada DP APKA.
b.Berakhirnya keanggotaan sejak tanggal berlakunya Surat Keputusan DP APKA.
c.Segala kewajiban sebagai anggota harus diselesaikan sampai tanggal berakhirnya keanggotaan.
3.Diberhentikan karena melanggar Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA, dalam hal ini:
a.Keputusan pemberhentian ditetapkan oleh DP APKA setelah mendengar penilaian dan usulan MP APKA yang memeriksa kasus pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA.
b.Anggota yang diberhentikan karena melanggar Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA tidak dapat diterima lagi sebagai anggota.
4.Diberhentikan karena lalai memenuhi kewajiban membayar iuran, dalam hal ini:
a.Prosedur pemberhentian, sebagai berikut:
(1). DP APKA mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada anggota yang lalai membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut–turut.
(2). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Peringatan Pertama diterbitkan anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka DP APKA akan mengeluarkan Surat Peringatan Kedua kepada anggota tersebut.
(3). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, anggota tersebut masih belum memenuhi kewajibannya, maka DP APKA akan mengeluarkan Surat Pembekuan Anggota.
(4). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, sesudah diterbitkannya Surat Pembekuan Keanggotaan tersebut masih belum memenuhi kewajibannya, maka DP APKA akan mengeluarkan Surat Pemberhentian Keanggotaan.
b.Anggota yang diberhentikan karena lalai membayar iuran dapat diterima kembali setelah melunasi kewajiban yang terhutang sesuai ketentuan organisasi.
Pasal 11
Pembelaan
1.Seorang anggota yang terkena sanksi berupa pemberhentian sementara dapat mengajukan pembelaan kepada DP APKA.
2.Apabila anggota tersebut tidak puas mengenai putusan terhadap pembelaan yang diajukan, yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan sekali lagi kepada MP APKA.
3.Keputusan MP APKA atas pembelaan Anggota bersifat tetap.
BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 12
Organisasi
Susunan Organisasi APKA adalah suatu satuan organisasi yang bersifat Nasional.
Pasal 13
Kepengurusan
1.Kekuasaan tertinggi APKA ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MUSA.
2.Ketua Umum dan DP APKA dalam menjalankan tugas organisasi sehari-hari dapat dibantu oleh Direktur Eksekuitif yang diangkat dan bertanggung jawab pada DP APKA melalui ketentuan organisasi.
3.Susunan DP APKA terdiri dari :
a.Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Kompartemen.
b.Struktur Organisasi, Rincian tugas dan wewenang DP APKA sebagaimana dimaksud pada ayat 3a dicantumkan dalam Lampiran III.
c.Pengembangan susunan organisasi yang belum tercantum pada ayat 3a dan ayat 3b akan diatur kemudian dengan ketentuan organisasi.
4.DP APKA merupakan suatu kesatuan organisasi yang bersifat kolektif. Di antara para anggota pengurus diadakan pembagian tugas dan Ketua Umum sebagai Pimpinan sedangkan para anggotanya melakukan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Pasal 14
Majelis Pertimbangan APKA
1.Dengan mengindahkan ketentuan AD APKA dalam Pasal 13 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 5 susunan MP APKA ditetapkan melalui Rapat Kerja (RAKER) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya kepengurusan lengkap DP APKA.
2.Masa jabatan MP APKA adalah sama dengan masa jabatan DP APKA yang diangkat oleh MUSA yang sama.
3.MP APKA terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota.
4.MP APKA bersidang sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
5.Sidang MP APKA untuk pelanggaran Kode Etik APKA dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA bersifat tertutup dan rahasia, kecuali ditetapkan lain oleh MP APKA.
6.MP APKA menetapkan tata cara persidangan baik untuk masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran Kode Etik APKA dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA, Arbitrase, maupun menyangkut persyaratan keanggotaan, meminta pihak-pihak lain yang dianggap perlu baik dari lingkungan APKA, maupun diluar APKA untuk memberikan masukan/informasi/pendapat/ keterangan dalam persidangan atau membantu MP APKA dalam menjalankan tugasnya.
7.Dalam setiap persidangan MP APKA harus didampingi salah seorang DP APKA yang ditunjuk oleh Ketua Umum DP APKA atau Ketua yang mewakili.
8.Di samping tugas dan wewenang MP APKA sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 4 AD APKA, dalam mendampingi tugas DP APKA, MP APKA juga berfungsi sebagai penasehat organisasi baik diminta ataupun tidak.
9.Dalam melengkapi tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada ayat 8, MP APKA secara aktif mengikuti seluruh kegiatan musyawarah dan rapat APKA.
Pasal 15
Tugas dan Tanggung Jawab DP APKA
1.DP APKA adalah lembaga eksekutif APKA yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan MUSA, keputusan RAKER, dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi baik masalah kepengurusan maupun kepemilikan organisasi dan mewakili APKA baik di forum Nasional maupun forum Internasional.
2.DP APKA menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi, mengeluarkan ketentuan organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, usaha, kegiatan, dan kewajibannya sepanjang tidak bertentangan dengan AD APKA dan ART APKA, keputusan-keputusan MUSA, keputusan-keputusan RAKER dan keputusan-keputusan MP APKA.
3.DP APKA dapat melimpahkan sebagian kewenangan/tugasnya kepada anggota dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai DP APKA.
4.DP APKA menetapkan program kerjanya selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah susunan DP APKA terbentuk dan mengumumkan kepada seluruh anggotanya.
5.DP APKA mengumumkan laporan tahunan mengenai kegiatan dan usaha yang telah dilakukannya termasuk laporan keuangan kepada anggota.
Pasal 16
Badan Sertifikasi Asosiasi
1.BSA APKA adalah badan pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi anggota APKA yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi baik untuk Tenaga Ahli maupun Tenaga Terampil.
2.BSA APKA merupakan badan yang independen dan mandiri yang dibentuk atau didirikan oleh DP APKA.
3.BSA APKA bertanggung jawab kepada DP APKA.
4.Pimpinan dan keanggotan BSA APKA ditentukan dalam RAKER atas usulan DP APKA.
5.Masa jabatan BSA APKA ditetapkan oleh DP APKA.
6.Tatacara pemberian dan masa berlaku sertifikat kompetensi mengikuti pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh DP APKA atau ketentuan lain yang berlaku dari Badan/Lembaga Akreditasi.
Pasal 17
Badan Pengkajian Strategis
1.BPS APKA adalah badan yang bertugas untuk mengkaji perkembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan bidang perkeretaapian.
2.BPS APKA dibentuk atau didirikan oleh DP APKA.
3.BPS APKA bertanggung jawab kepada DP APKA.
4.Pimpinan dan keanggotan BPS APKA ditentukan dalam RAKER atas usulan DP APKA.
5.Masa jabatan BPS APKA sama dengan masa jabatan DP APKA.
Pasal 18
Koordinator Wilayah
1.KORWIL APKA adalah unit kerja yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi di daerah.
2.KORWIL APKA bertanggung iawab kepada DP APKA.
3.Pimpinan dan angoota KORWIL APKA ditentukan dalam RAKER atas usulan DP APKA
4.Masa Jabatan KORWIL APKA akan ditinjau secara periodic oleh DP APKA dalam RAKER APKA.
Pasal 19
Badan-Badan Lain
1.Badan-Badan lain yang termasuk di dalam AD APKA dalam Pasal 11 ayat 7 adalah badan-badan yang bersifat sementara dan yang bersifat tetap/permanen di luar BSA APKA dan BPS APKA.
2.Badan-badan yang bersifat tetap/permanen dibentuk berdasarkan persetujuan RAKER dan bertanggung jawab kepada DP APKA.
3.Badan-badan yang bersifat temporer dibentuk oleh dan bertanggung Jawab kepada DP APKA.
4.DP APKA bertugas melakukan pengawasan pada tugas Badan-Badan tersebut.
Pasal 20
Sekretariat
Sekretariat DP APKA merupakan sekretariat dari unit-unit organisasi APKA serta RAKER, MP APKA, dan Badan-Badan serta kepanitiaan yang dibentuk APKA.
Pasal 21
Pengisian Kekosongan Jabatan DewanPengurus
1.Anggota DP APKA yang mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas kepengurusan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau meninggal dunia, maka Rapat DP APKA Pleno dapat menetapkan penggantinya.
2.Masa jabatan anggota DP APKA pengganti berakhir sesuai dengan masa jabatan DP APKA.
Pasal 22
Keanggotaan APKA dalam Asosiasi Regional dan Internasional
DP APKA berwenang mendaftarkan APKA untuk menjadi anggota atau mengundurkan diri dari keanggotaan asosiasi profesi kereta api di tingkat Regional maupun Internasional, setelah mendapat persetujuan dari RAKER.
BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT DP APKA
Pasal 23
Pimpinan Sidang
Pimpinan Sidang pada MUSA, baik Biasa, Luar Biasa, maupun Khusus dipilih oleh sidang yang dipimpin oleh Panitia Pengarah (Steering Commitee) yang dibentuk oleh DP APKA, dipilih dari anggota biasa yang hadir.
Pasal 24
Tata Tertib, Acara
Konsep Tata tertib dan Acara Sidang MUSA disiapkan oleh Panitia Penyelenggara (Organizing Commitee) yang dibentuk oleh DP APKA, guna dibahas dan disahkan pada awal persidangan.
Pasal 25
K u o r u m
1.MUSA dan Rapat lainnya hanya dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir.
2.Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan atau rapat ditunda tiap 15 (lima belas) menit, dengan maksimum 2 (dua) kali penundaan.
3.Bila sesudah penundaan tersebut pada ayat 2 kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat tetap dilanjutkan dan keputusan yang diambil adalah sah.
Pasal 26
Waktu dan Tempat MUSA
1.MUSA diselenggarakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan DP APKA.
2.a.MUSA Luar Biasa diselenggarakan oleh DP APKA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud AD APKA dalam Pasal 15 ayat 2.
b.Apabila DP APKA tidak menyelenggarakannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka MP APKA berkewajiban menyelenggarakan MUSA Luar Biasa.
3.Waktu dan tempat penyelenggaraan MUSA Luar biasa ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh DP APKA atau oleh MP APKA didalam hal DP APKA tidak melaksanakan permintaan sebagaimana tersebut pada ayat 2b.
Pasal 27
Pemilihan DP APKA
1.Ketua Umum DP APKA dipilih melalui pemilihan dalam MUSA, yang sekaligus akan menjadi Formatur Tunggal.
2.a.Tahap pertama dari pemilihan adalah pencalonan dengan sistem komunikasi melalui buletin maupun dengan surat untuk menentukan nominasi calon Ketua Umum.
b.Tahap pertama pencalonan tersebut diatas diselenggarakan dengan cara yang diatur oleh Panitia Penyelenggara.
3.Tahap selanjutnya dilakukan pemungutan suara guna menetapkan calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak.
4.Tahap terakhir adalah penetapan calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Formatur Tunggal untuk menyusun DP APKA.
5.Apabila muncul hanya 1 (satu) orang calon Ketua Umum, maka secara aklamasi orang tersebut ditetapkan menjadi Ketua Umum DP APKA terpilih dan sekaligus menjadi Formatur Tunggal, seperti telah ditetapkan pada ayat 1.
6.a. Anggota DP APKA Inti terdiri dari Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Kompartemen, ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dan disahkan dalam MUSA.
b.Mantan Ketua Umum periode sebelumnya dalam rangka kesinambungan dalam susunan DP APKA didudukkan sebagai Ketua Kehormatan, kecuali tidak dimungkin kan oleh hukum dan ketetapan MUSA.
Pasal 28
Rapat DP APKA
Rapat-rapat DP APKA diadakan, minimal sekali dalam sebulan.
BAB V
K E U A N G A N
Pasal 29
Sumber-sumber Keuangan dan Pengelolaannya
1.Sistem penarikan sumber-sumber keuangan ditentukan oleh RAKER dengan Ketentuan Organisasi.
2.Pelaksanaan penarikan sumber-sumber keuangan dilakukan oleh DP APKA.
3.Pengelolaan keuangan APKA dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.Kelancaran operasional organisasi.
b.Pengembangan organisasi.
c.Peningkatan layanan anggota.
4.Pengelolaan keuangan APKA sebagaimana tercantum pada ayat 3 dilakukan dengan keputusan organisasi.
Pasal 30
Pembukuan
1.Tahun Buku Organisasi dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
2.Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
3.Tim Verifikasi yang ditunjuk DP APKA akan melakukan audit keuangan pembukuan DP APKA.
4.Jika dibutuhkan, MUSA, dapat menunjuk akuntan publik, untuk melakukan audit.
Pasal 31
Pengurusan Kekayaan
1.DP APKA bertanggung jawab atas pengurusan seluruh harta kekayaan, termasuk harta bergerak dan harta tetap, yang berada dalam kewenangan selama masa periode kepengurusannya.
2.Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak atau benda tak bergerak harus diputuskan dalam rapat DP APKA dan dikukuhkan oleh RAKER.
3.DP APKA dapat membentuk satu badan hukum/Yayasan milik APKA untuk mengurus berbagai aset dan kekayaan APKA sejauh tidak bertentangan dengan AD APKA dan ART APKA.
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 32
1.Perubahan ART APKA, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUSA atau MUSA Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2.ART APKA (Asosiasi Profesi Perkeretaapian) pertama kali dibuat pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1991, dikukuhkan oleh Direksi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) melalui SK No: KA/OT/29160/SK/91 pada tanggal 17 September 1991 , dan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 28 September 1991.
3.ART APKA (Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia) untuk kedua kalinya diubah dan diresmikan dalam MUSA I yang diselenggarakan di Kantor PT.KERETA API (Persero) pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2003.
4.ART APKA (Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia) untuk ketiga kalinya diubah dan diresmikan dalam MUSA II yang diselenggarakan di Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2008.
BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 33
1.Hal-hal yang belum diatur dalam ART APKA ini, akan diatur oleh RAKER dalam ketentuan organisasi sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan AD APKA dan ART APKA.
2.Sesuai Pasal 25 AD APKA yang telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh MUSA II yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2008, ART APKA ini disusun berdasarkan AD APKA tersebut dan disahkan serta dinyatakan berlaku oleh MUSA II pada tanggal 28 Februari 2008.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2008
Pimpinan Sidang MUSA II
APKA
(Ir. Sjahedi Junardiono, MM)
(Ir. Taufik Hidayat)
(Ir. Hartono AS, MM)
Lampiran I
KODE ETIK
ASOSIASI PROFESI PERKERETAAPIAN INDONESIA
1.Dalam menunaikan tugas keprofesian yang dipercayakan kepadanya, anggota APKA bertanggung jawab kepada diri sendiri, mitra kerja, pemangku kepentingan (stake holders), profesi, ilmu pengetahuan, masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia, sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.
2.Dalam menunaikan tugas, anggota APKA membaktikan seluruh kemampuan, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dengan penuh tanggung jawab di dalam proses pembangunan dan pengembangan perkeretaapian demi kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.
3.Anggota APKA harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya, bukan sebagai tujuan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dengan sehemat mungkin menggunakan sumber daya alam serta menghindari terjadinya dampak negatif.
4.Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, keahlian, kejujuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka anggota APKA mendahulukan tugas dan tanggung jawab nya melebihi hak dan kepentingan diri sendiri.
5.Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas , mitra kerja dan pemangku kepentingan (stake holders), anggota APKA berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai, sekalipun yang bersangkutan bukanlah pemberi imbalan jasa secara langsung.
6.Anggota APKA sebagai profesional harus berupaya menyajikan karyanya dalam bidang Perkeretaapian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.
KAIDAH TATA LAKU KEPROFESIAN APKA
PRAKATA
Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Kode Etik APKA.
Setiap Anggota APKA diwajibkan menghayati dan mentaati kaidah-kaidah Tata Laku Keprofesian ini.
Penyimpangan dari kaidah-kaidah ini akan mengakibatkan yang bersangkutan mendapat sanksi organisasi.
Pasal 1
Dasar :
Dalam menunaikan tugas keprofesian yang dipercayakan kepadanya, seorang anggota APKA bertanggung jawab kepada diri sendiri, mitra kerja, pemangku kepentingan (stake holders), profesi, ilmu pengetahuan, masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia, sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(butir 1. Kode Etik APKA).
Tata Laku 1.1 :
Anggota APKA melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri , mitra kerja dan pemangku kepentingan (stake holders) dalam penguasaan ilmu pengetahuan , teknik perkeretaapian dan kecakapan lainnya, terutama yang berkaitan dengan sikap profesionalisme, moral dan spiritual.
Tata Laku 1.2 :
Anggota APKA juga bertanggung jawab terhadap kemajuan Profesi perkeretaapian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
Tata Laku 1.3 :
Anggota APKA dalam melaksanakan profesinya berorientasi kepada keselamatan manusia, kelestarian lingkungan hidup dan ikut berperan serta dalam pembangunan masyarakat.
Tata Laku 1.4 :
Anggota APKA dalam melakukan profesinya selalu mendahulukan kepentingan negara dan bangsa Indonesia sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 2
Dasar :
Dalam menunaikan tugas, anggota APKA membaktikan seluruh kemampuan, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dengan penuh tanggung jawab di dalam proses pembangunan dan pengembangan perkeretaapian demi kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.
(butir 2. Kode Etik APKA).
Tata Laku 2.1 :
Anggota APKA menyajikan hasil karyanya sesuai dengan "Standar Minimum Penyajian" (Minimum Standard of Performance) yang ditentukan oleh APKA atau sesuai ketentuan pemberi tugas.
Tata Laku 2.2 :
Anggota APKA harus menghasilkan karya terbaik sesuai dengan tingkat kewajaran yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (stake holders), mitra kerja, masyarakat pemakai dan lingkungan dengan senantiasa berlandaskan pada ilmu pengetahuan, keterampilan dan keprofesian.
Pasal 3
Dasar :
Anggota APKA harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dengan sehemat mungkin menggunakan sumber daya alam serta menghindari terjadinya dampak negatif.
(butir 3. Kode Etik APKA).
Tata Laku 3.1 :
Anggota APKA memandang tugasnya sebagai kewajiban untuk berbakti bagi kepentingan umum.
Tata Laku 3.2 :
a.Anggota APKA berkewajiban menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan kepada pemberi tugas, apabila diperkirakan akan ada pertentangan kepentingan yang dapat merugikan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.
b.Anggota APKA dapat mengadakan kerjasama dalam bentuk asosiasi (partnership) dengan usaha lain sejauh didalamnya tidak terdapat pertentangan kepentingan.
Tata Laku 3.3 :
Anggota APKA dalam melaksanakan tugasnya dapat mengusahakan seefisien mungkin penggunaan sumber daya alam namun tetap mengoptimalkan sumber daya manusia dan keanekaan hayati serta mempertahankan kelestarian lingkungan.
Pasal 4
Dasar :
Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, kejujuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang anggota APKA mendahulukan tugas dan tanggung jawabnya melebihi hak dan kepentingan diri sendiri.
(butir 4. Kode Etik APKA).
Tata Laku 4.1 :
Anggota APKA hanya menerima imbalan jasa berupa gaji dalam hubungan kerja sebagai pegawai, atau berupa honorarium sebagai imbalan jasa, yang diterima sesuai peraturan yang berlaku.
Tata Laku 4.2 :
a.Anggota APKA mendapatkan tugas dengan tata cara yang layak melalui persaingan yang sehat
b.Anggota APKA tidak boleh mengambil alih pekerjaan sesama anggota APKA tanpa persetujuan yang bersangkutan.
c.Anggota APKA dapat melanjutkan pekerjaan sesama anggota APKA setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pemberi tugas dengan anggota APKA yang bersangkutan.
Tata Laku 4.3 :
Anggota APKA dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran Kode Etik APKA hanya kepada MP APKA dan tidak diperkenankan merugikan nama baik sesama anggota APKA.
Tata Laku 4.4 :
Anggota APKA berkewajiban saling membina dan memberikan peluang kepada sesama anggota APKA untuk mengembangkan profesinya.
Tata Laku 4.5 :
Anggota APKA wajib bertindak adil, jujur dan obyektif terhadap para pelaku pembangunan.
Pasal 5
Dasar :
Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas pemangku kepentingan (stake holders), anggota APKA berusaha memahami dan memperjuangkan, mitra kerja dan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai, sekalipun pihak termaksud bukanlah yang memberi imbalan jasa secara langsung.
(butir 5. Kode Etik APKA).
Tata Laku 5.1 :
Anggota APKA selain bertindak demi kepentingan Pemberi Tugas, juga perlu mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai.
Tata Laku 5.2 :
Anggota APKA harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas tentang kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara pemberi tugas dan masyarakat pemakai.
Pasal 6
Dasar :
Anggota APKA sebagai profesional harus berupaya menyajikan karyanya dalam bidang Perkeretaapian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.
(butir 6. Kode Etik APKA).
Tata Laku 6.1 :
Anggota APKA sebagai profesional perencana di bidang perkeretaapian perlu mengenal dan memahami secara mendalam nilai - nilai sosial budaya masyarakat setempat dan menyerap unsur - unsur perkembangan zaman, sehingga karya yang dihasilkan dapat diwujudnyatakan oleh pemrakarsa dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan (stake holders) dan masyarakat pemakai.
Tata Laku 6.2 :
Anggota APKA sebagai profesional pelaksana dibidang perkeretaapian berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga karya yang disajikan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.
Tata Laku 6.3 :
Anggota APKA sebagai profesional pengawas/supervision di bidang perkeretaapian harus dapat mengawasi dan memantau pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perencanaan dan persyaratan yang telah ditetapkan, dapat berfungsi sebagai wakil pemberi tugas, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.
Tata Laku 6.4 :
a.Anggota APKA harus menyadari bahwa karyanya mempunyai dampak bagi keselamatan dan kesejahteraan orang lain, oleh karenanya perlu dilaksanakan dengan taat azas dan berkesinambungan.
b.Anggota APKA harus bertanggung jawab terhadap karyanya dan tidak diperkenankan mempergunakan karya orang lain tanpa seizin yang bersangkutan atau harus dilakukan dengan tata cara yang lazim.
Tata Laku 6.5 :
Anggota APKA harus bertanggung jawab penuh atas hasil karya yang dihasilkan, dan bersedia memberi ganti rugi jika karya tersebut gagal atau memberi dampak negatif bagi keselamatan manusia.
Tata Laku 6.6 :
a.Sesama anggota APKA perlu mengadakan komunikasi dalam mewujudkan proses belajar mengajar dengan DP APKA, MP APKA, BSA APKA, BPS APKA sehingga dapat diperoleh pembinaan anggota dan perkembangan assosiasi sesuai dengan tuntutan zaman.
b.Sesama anggota APKA berdasarkan semangat kesejawatan, wajib melakukan saling kontrol dengan cara silih asah, silih asih dan silih asuh dengan tanpa melanggar Kode Etik APKA yang telah dibuat oleh MP APKA, dengan bijaksana dan konsisten.
LAMPITAN II
ARTI MAKNA LAMBANG
1.Bentuk huruf APKA yang digambarkan dengan warna biru bergaris melambangkan Industri Perkeretaapian yang selalu berkembang.
2.Tulisan ASOSIASI PROFESI PERKERETAAPIAN INDONESIA yang terletak di bawah lokomotif dan huruf APKA bermakna sebagai wadah dari para anggota yang berprofesi dan mempunyai kompetensi dibidang Perkeretaapian.
3.Rangkaian Kereta Api dengan lokomotif berwarna kuning melambangkan Kereta Api masa depan.
4.Garis merah melengkung mempunyai makna infrastruktur sebagai unsur yang penting untuk keselamatan operasi Kereta Api.
5.Arti warna :
a.Warna biru mempunyai arti kestabilan serta melambangkan bidang teknik yang merupakan unsur penting untuk Perkeretaapian.
b.Warna kuning mempunyai arti keanggunan serta melambangkan gerakan Kereta Api yang cepat, luwes, indah dan dinamis.
c.Warna merah mempunyai arti kewaspadaan serta melambangkan kepedulian terhadap keselamatan operasi Kereta Api.
UMUM
Pasal 1
Landasan Penyusunan
1.Anggaran Rumah Tangga APKA (ART APKA) ini disusun berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar APKA (AD APKA).
2.ART APKA ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AD APKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
BAB II
KODE ETIK, KAIDAH TATA LAKU KEPROFESIAN DAN LAMBANG APKA
Pasal 2
Kode Etik dan Kaidah Tata Laku
1.Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA ditetapkan/disahkan oleh Musyawarah Anggota (MUSA) I dan wajib ditaati oleh anggota APKA.
2.Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertera pada Lampiran I ART APKA ini.
3.Penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA dilakukan oleh Majelis Pertimbangan APKA (MP APKA).
4.Ketentuan bentuk dan macam sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA ditetapkan berdasarkan usulan Majelis APKA.
5.Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi kepada anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus APKA (DP APKA).
Pasal 3
Lambang APKA
Lambang APKA, bentuk, arti dan maknanya tertera pada Lampiran II ART APKA ini.
Pasal 4
Definisi
1.APKA adalah Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia, merupakan wadah tenaga profesional di bidang perkeretaapian.
2.Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan, keahlian dan mempunyai risiko tinggi untuk memenuhi kepentingan publik.
3.Profesional adalah tenaga ahli dan tenaga terampil yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang menjadi anggota asosiasi dan memberikan layanan pada kepentingan publik.
4 MP APKA adalah suatu badan yang anggotanya dianggap mampu untuk memberikan nasehat dan bimbingan dalam pencapaian tujuan organisasi.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 5
Persyaratan Keanggotaan
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota APKA adalah :
1.Anggota Biasa adalah: perorangan warga negara Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya berprofesi di bidang perkeretaapian.
2.Anggota luar biasa adalah: perorangan bukan warga negara Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya berprofesi di bidang perkeretaapian.
3.Anggota Kehormatan, perorangan non anggota APKA yang dinilai oleh MP APKA dan/atau DP APKA memiliki minat atau telah berjasa dalam pembinaan dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia.
Pasal 6
Penerimaan Menjadi Anggota
1.Untuk menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang memenuhi syarat dalam Pasal 7 AD APKA, dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada DP APKA dengan menggunakan formulir yang tersedia.
2.Calon Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
a.Rekomendasi dari 2 (dua) Anggota Biasa yang berdomisili sama dengan pemohon dan secara moral bertanggung jawab terhadap integritas pemohon.
b.Salinan dokumen pendidikan dan dokumen lainnya yang sah , yang ada relevansinya dengan permohonan untuk menjadi anggota APKA.
c.Surat keterangan domisili atau salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon , disertai dengan pas photo.
3.DP APKA akan meneliti permohonan pemohon dan akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak surat permohonan diterima.
4.Untuk menjadi Anggota Kehormatan, seseorang yang memenuhi syarat dalam Pasal 7 AD APKA, diangkat oleh MP APKA dan/atau DP APKA.
Pasal 7
Penetapan Keanggotaan
1.Penetapan keanggotaan APKA dilakukan dengan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) APKA oleh DP APKA .
2.Bentuk, isi dan pengadaan KTA APKA ditetapkan oleh DP APKA.
3.DP APKA wajib memelihara daftar anggota secara teratur sesuai dengan kelompok keahlian dan keterampilan masing-masing anggota.
Pasal 8
Hak Anggota
1.Anggota Biasa berhak :
a.menghadiri rapat dengan hak suara.
b.mengajukan saran, pendapat, koreksi, mengenai masalah APKA yang dianggap perlu baik lisan maupun tertulis melalui tingkat organisasi.
c.memilih dan dipilih.
d.membela diri sampai di tingkat MUSA.
e.mendapatkan penghargaan APKA atas jasa-jasanya.
2.Anggota Luar Biasa berhak :
a.menghadiri rapat.
b.mengajukan saran, pendapat, koreksi, mengenai masalah APKA yang dianggap perlu baik lisan maupun tertulis melalui tingkat organisasi.
c.membela diri sampai di tingkat MUSA.
d.mendapatkan penghargaan APKA atas jasa-jasanya
3.Anggota Kehormatan berhak :
a.menghadiri rapat.
b.mengajukan saran, pendapat, koreksi, mengenai masalah APKA yang dianggap perlu baik lisan maupun tertulis melalui tingkat organisasi.
c.mendapatkan penghargaan APKA atas jasa-jasanya
Pasal 9
Kewajiban anggota
Kewajiban Anggota selain yang tercantum di dalam Pasal 8 AD APKA, setiap anggota berkewajiban melaksanakan kegiatan guna tercapainya tujuan APKA dan membantu tugas-tugas MP APKA apabila diperlukan dengan memberikan keterangan yang benar.
Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan
1.Anggota yang meninggal dunia ,keanggotaannya berakhir dengan sendirinya dan seluruh kewajiban organisatoris dianggap selesai.
2.Mengundurkan diri, dalam hal ini:
a.Permintaan pengunduran dirinya harus dinyatakan secara tertulis kepada DP APKA.
b.Berakhirnya keanggotaan sejak tanggal berlakunya Surat Keputusan DP APKA.
c.Segala kewajiban sebagai anggota harus diselesaikan sampai tanggal berakhirnya keanggotaan.
3.Diberhentikan karena melanggar Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA, dalam hal ini:
a.Keputusan pemberhentian ditetapkan oleh DP APKA setelah mendengar penilaian dan usulan MP APKA yang memeriksa kasus pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA.
b.Anggota yang diberhentikan karena melanggar Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA tidak dapat diterima lagi sebagai anggota.
4.Diberhentikan karena lalai memenuhi kewajiban membayar iuran, dalam hal ini:
a.Prosedur pemberhentian, sebagai berikut:
(1). DP APKA mengeluarkan Surat Peringatan Pertama kepada anggota yang lalai membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut–turut.
(2). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Peringatan Pertama diterbitkan anggota tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka DP APKA akan mengeluarkan Surat Peringatan Kedua kepada anggota tersebut.
(3). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, anggota tersebut masih belum memenuhi kewajibannya, maka DP APKA akan mengeluarkan Surat Pembekuan Anggota.
(4). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, sesudah diterbitkannya Surat Pembekuan Keanggotaan tersebut masih belum memenuhi kewajibannya, maka DP APKA akan mengeluarkan Surat Pemberhentian Keanggotaan.
b.Anggota yang diberhentikan karena lalai membayar iuran dapat diterima kembali setelah melunasi kewajiban yang terhutang sesuai ketentuan organisasi.
Pasal 11
Pembelaan
1.Seorang anggota yang terkena sanksi berupa pemberhentian sementara dapat mengajukan pembelaan kepada DP APKA.
2.Apabila anggota tersebut tidak puas mengenai putusan terhadap pembelaan yang diajukan, yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan sekali lagi kepada MP APKA.
3.Keputusan MP APKA atas pembelaan Anggota bersifat tetap.
BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 12
Organisasi
Susunan Organisasi APKA adalah suatu satuan organisasi yang bersifat Nasional.
Pasal 13
Kepengurusan
1.Kekuasaan tertinggi APKA ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MUSA.
2.Ketua Umum dan DP APKA dalam menjalankan tugas organisasi sehari-hari dapat dibantu oleh Direktur Eksekuitif yang diangkat dan bertanggung jawab pada DP APKA melalui ketentuan organisasi.
3.Susunan DP APKA terdiri dari :
a.Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Kompartemen.
b.Struktur Organisasi, Rincian tugas dan wewenang DP APKA sebagaimana dimaksud pada ayat 3a dicantumkan dalam Lampiran III.
c.Pengembangan susunan organisasi yang belum tercantum pada ayat 3a dan ayat 3b akan diatur kemudian dengan ketentuan organisasi.
4.DP APKA merupakan suatu kesatuan organisasi yang bersifat kolektif. Di antara para anggota pengurus diadakan pembagian tugas dan Ketua Umum sebagai Pimpinan sedangkan para anggotanya melakukan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Pasal 14
Majelis Pertimbangan APKA
1.Dengan mengindahkan ketentuan AD APKA dalam Pasal 13 ayat 4 dan Pasal 18 ayat 5 susunan MP APKA ditetapkan melalui Rapat Kerja (RAKER) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya kepengurusan lengkap DP APKA.
2.Masa jabatan MP APKA adalah sama dengan masa jabatan DP APKA yang diangkat oleh MUSA yang sama.
3.MP APKA terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota.
4.MP APKA bersidang sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
5.Sidang MP APKA untuk pelanggaran Kode Etik APKA dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA bersifat tertutup dan rahasia, kecuali ditetapkan lain oleh MP APKA.
6.MP APKA menetapkan tata cara persidangan baik untuk masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran Kode Etik APKA dan Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA, Arbitrase, maupun menyangkut persyaratan keanggotaan, meminta pihak-pihak lain yang dianggap perlu baik dari lingkungan APKA, maupun diluar APKA untuk memberikan masukan/informasi/pendapat/ keterangan dalam persidangan atau membantu MP APKA dalam menjalankan tugasnya.
7.Dalam setiap persidangan MP APKA harus didampingi salah seorang DP APKA yang ditunjuk oleh Ketua Umum DP APKA atau Ketua yang mewakili.
8.Di samping tugas dan wewenang MP APKA sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 4 AD APKA, dalam mendampingi tugas DP APKA, MP APKA juga berfungsi sebagai penasehat organisasi baik diminta ataupun tidak.
9.Dalam melengkapi tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada ayat 8, MP APKA secara aktif mengikuti seluruh kegiatan musyawarah dan rapat APKA.
Pasal 15
Tugas dan Tanggung Jawab DP APKA
1.DP APKA adalah lembaga eksekutif APKA yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan MUSA, keputusan RAKER, dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi baik masalah kepengurusan maupun kepemilikan organisasi dan mewakili APKA baik di forum Nasional maupun forum Internasional.
2.DP APKA menetapkan kebijakan pengelolaan organisasi, mengeluarkan ketentuan organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, usaha, kegiatan, dan kewajibannya sepanjang tidak bertentangan dengan AD APKA dan ART APKA, keputusan-keputusan MUSA, keputusan-keputusan RAKER dan keputusan-keputusan MP APKA.
3.DP APKA dapat melimpahkan sebagian kewenangan/tugasnya kepada anggota dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai DP APKA.
4.DP APKA menetapkan program kerjanya selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah susunan DP APKA terbentuk dan mengumumkan kepada seluruh anggotanya.
5.DP APKA mengumumkan laporan tahunan mengenai kegiatan dan usaha yang telah dilakukannya termasuk laporan keuangan kepada anggota.
Pasal 16
Badan Sertifikasi Asosiasi
1.BSA APKA adalah badan pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi anggota APKA yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi baik untuk Tenaga Ahli maupun Tenaga Terampil.
2.BSA APKA merupakan badan yang independen dan mandiri yang dibentuk atau didirikan oleh DP APKA.
3.BSA APKA bertanggung jawab kepada DP APKA.
4.Pimpinan dan keanggotan BSA APKA ditentukan dalam RAKER atas usulan DP APKA.
5.Masa jabatan BSA APKA ditetapkan oleh DP APKA.
6.Tatacara pemberian dan masa berlaku sertifikat kompetensi mengikuti pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh DP APKA atau ketentuan lain yang berlaku dari Badan/Lembaga Akreditasi.
Pasal 17
Badan Pengkajian Strategis
1.BPS APKA adalah badan yang bertugas untuk mengkaji perkembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan bidang perkeretaapian.
2.BPS APKA dibentuk atau didirikan oleh DP APKA.
3.BPS APKA bertanggung jawab kepada DP APKA.
4.Pimpinan dan keanggotan BPS APKA ditentukan dalam RAKER atas usulan DP APKA.
5.Masa jabatan BPS APKA sama dengan masa jabatan DP APKA.
Pasal 18
Koordinator Wilayah
1.KORWIL APKA adalah unit kerja yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi di daerah.
2.KORWIL APKA bertanggung iawab kepada DP APKA.
3.Pimpinan dan angoota KORWIL APKA ditentukan dalam RAKER atas usulan DP APKA
4.Masa Jabatan KORWIL APKA akan ditinjau secara periodic oleh DP APKA dalam RAKER APKA.
Pasal 19
Badan-Badan Lain
1.Badan-Badan lain yang termasuk di dalam AD APKA dalam Pasal 11 ayat 7 adalah badan-badan yang bersifat sementara dan yang bersifat tetap/permanen di luar BSA APKA dan BPS APKA.
2.Badan-badan yang bersifat tetap/permanen dibentuk berdasarkan persetujuan RAKER dan bertanggung jawab kepada DP APKA.
3.Badan-badan yang bersifat temporer dibentuk oleh dan bertanggung Jawab kepada DP APKA.
4.DP APKA bertugas melakukan pengawasan pada tugas Badan-Badan tersebut.
Pasal 20
Sekretariat
Sekretariat DP APKA merupakan sekretariat dari unit-unit organisasi APKA serta RAKER, MP APKA, dan Badan-Badan serta kepanitiaan yang dibentuk APKA.
Pasal 21
Pengisian Kekosongan Jabatan DewanPengurus
1.Anggota DP APKA yang mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugas kepengurusan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau meninggal dunia, maka Rapat DP APKA Pleno dapat menetapkan penggantinya.
2.Masa jabatan anggota DP APKA pengganti berakhir sesuai dengan masa jabatan DP APKA.
Pasal 22
Keanggotaan APKA dalam Asosiasi Regional dan Internasional
DP APKA berwenang mendaftarkan APKA untuk menjadi anggota atau mengundurkan diri dari keanggotaan asosiasi profesi kereta api di tingkat Regional maupun Internasional, setelah mendapat persetujuan dari RAKER.
BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT DP APKA
Pasal 23
Pimpinan Sidang
Pimpinan Sidang pada MUSA, baik Biasa, Luar Biasa, maupun Khusus dipilih oleh sidang yang dipimpin oleh Panitia Pengarah (Steering Commitee) yang dibentuk oleh DP APKA, dipilih dari anggota biasa yang hadir.
Pasal 24
Tata Tertib, Acara
Konsep Tata tertib dan Acara Sidang MUSA disiapkan oleh Panitia Penyelenggara (Organizing Commitee) yang dibentuk oleh DP APKA, guna dibahas dan disahkan pada awal persidangan.
Pasal 25
K u o r u m
1.MUSA dan Rapat lainnya hanya dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir.
2.Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan atau rapat ditunda tiap 15 (lima belas) menit, dengan maksimum 2 (dua) kali penundaan.
3.Bila sesudah penundaan tersebut pada ayat 2 kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat tetap dilanjutkan dan keputusan yang diambil adalah sah.
Pasal 26
Waktu dan Tempat MUSA
1.MUSA diselenggarakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan DP APKA.
2.a.MUSA Luar Biasa diselenggarakan oleh DP APKA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud AD APKA dalam Pasal 15 ayat 2.
b.Apabila DP APKA tidak menyelenggarakannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka MP APKA berkewajiban menyelenggarakan MUSA Luar Biasa.
3.Waktu dan tempat penyelenggaraan MUSA Luar biasa ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh DP APKA atau oleh MP APKA didalam hal DP APKA tidak melaksanakan permintaan sebagaimana tersebut pada ayat 2b.
Pasal 27
Pemilihan DP APKA
1.Ketua Umum DP APKA dipilih melalui pemilihan dalam MUSA, yang sekaligus akan menjadi Formatur Tunggal.
2.a.Tahap pertama dari pemilihan adalah pencalonan dengan sistem komunikasi melalui buletin maupun dengan surat untuk menentukan nominasi calon Ketua Umum.
b.Tahap pertama pencalonan tersebut diatas diselenggarakan dengan cara yang diatur oleh Panitia Penyelenggara.
3.Tahap selanjutnya dilakukan pemungutan suara guna menetapkan calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak.
4.Tahap terakhir adalah penetapan calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Formatur Tunggal untuk menyusun DP APKA.
5.Apabila muncul hanya 1 (satu) orang calon Ketua Umum, maka secara aklamasi orang tersebut ditetapkan menjadi Ketua Umum DP APKA terpilih dan sekaligus menjadi Formatur Tunggal, seperti telah ditetapkan pada ayat 1.
6.a. Anggota DP APKA Inti terdiri dari Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Kompartemen, ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dan disahkan dalam MUSA.
b.Mantan Ketua Umum periode sebelumnya dalam rangka kesinambungan dalam susunan DP APKA didudukkan sebagai Ketua Kehormatan, kecuali tidak dimungkin kan oleh hukum dan ketetapan MUSA.
Pasal 28
Rapat DP APKA
Rapat-rapat DP APKA diadakan, minimal sekali dalam sebulan.
BAB V
K E U A N G A N
Pasal 29
Sumber-sumber Keuangan dan Pengelolaannya
1.Sistem penarikan sumber-sumber keuangan ditentukan oleh RAKER dengan Ketentuan Organisasi.
2.Pelaksanaan penarikan sumber-sumber keuangan dilakukan oleh DP APKA.
3.Pengelolaan keuangan APKA dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.Kelancaran operasional organisasi.
b.Pengembangan organisasi.
c.Peningkatan layanan anggota.
4.Pengelolaan keuangan APKA sebagaimana tercantum pada ayat 3 dilakukan dengan keputusan organisasi.
Pasal 30
Pembukuan
1.Tahun Buku Organisasi dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
2.Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
3.Tim Verifikasi yang ditunjuk DP APKA akan melakukan audit keuangan pembukuan DP APKA.
4.Jika dibutuhkan, MUSA, dapat menunjuk akuntan publik, untuk melakukan audit.
Pasal 31
Pengurusan Kekayaan
1.DP APKA bertanggung jawab atas pengurusan seluruh harta kekayaan, termasuk harta bergerak dan harta tetap, yang berada dalam kewenangan selama masa periode kepengurusannya.
2.Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak atau benda tak bergerak harus diputuskan dalam rapat DP APKA dan dikukuhkan oleh RAKER.
3.DP APKA dapat membentuk satu badan hukum/Yayasan milik APKA untuk mengurus berbagai aset dan kekayaan APKA sejauh tidak bertentangan dengan AD APKA dan ART APKA.
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 32
1.Perubahan ART APKA, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUSA atau MUSA Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2.ART APKA (Asosiasi Profesi Perkeretaapian) pertama kali dibuat pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1991, dikukuhkan oleh Direksi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) melalui SK No: KA/OT/29160/SK/91 pada tanggal 17 September 1991 , dan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 28 September 1991.
3.ART APKA (Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia) untuk kedua kalinya diubah dan diresmikan dalam MUSA I yang diselenggarakan di Kantor PT.KERETA API (Persero) pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2003.
4.ART APKA (Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia) untuk ketiga kalinya diubah dan diresmikan dalam MUSA II yang diselenggarakan di Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2008.
BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 33
1.Hal-hal yang belum diatur dalam ART APKA ini, akan diatur oleh RAKER dalam ketentuan organisasi sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan AD APKA dan ART APKA.
2.Sesuai Pasal 25 AD APKA yang telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh MUSA II yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2008, ART APKA ini disusun berdasarkan AD APKA tersebut dan disahkan serta dinyatakan berlaku oleh MUSA II pada tanggal 28 Februari 2008.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2008
Pimpinan Sidang MUSA II
APKA
(Ir. Sjahedi Junardiono, MM)
(Ir. Taufik Hidayat)
(Ir. Hartono AS, MM)
Lampiran I
KODE ETIK
ASOSIASI PROFESI PERKERETAAPIAN INDONESIA
1.Dalam menunaikan tugas keprofesian yang dipercayakan kepadanya, anggota APKA bertanggung jawab kepada diri sendiri, mitra kerja, pemangku kepentingan (stake holders), profesi, ilmu pengetahuan, masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia, sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.
2.Dalam menunaikan tugas, anggota APKA membaktikan seluruh kemampuan, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dengan penuh tanggung jawab di dalam proses pembangunan dan pengembangan perkeretaapian demi kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.
3.Anggota APKA harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya, bukan sebagai tujuan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dengan sehemat mungkin menggunakan sumber daya alam serta menghindari terjadinya dampak negatif.
4.Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, keahlian, kejujuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka anggota APKA mendahulukan tugas dan tanggung jawab nya melebihi hak dan kepentingan diri sendiri.
5.Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas , mitra kerja dan pemangku kepentingan (stake holders), anggota APKA berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai, sekalipun yang bersangkutan bukanlah pemberi imbalan jasa secara langsung.
6.Anggota APKA sebagai profesional harus berupaya menyajikan karyanya dalam bidang Perkeretaapian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.
KAIDAH TATA LAKU KEPROFESIAN APKA
PRAKATA
Kaidah Tata Laku Keprofesian APKA adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Kode Etik APKA.
Setiap Anggota APKA diwajibkan menghayati dan mentaati kaidah-kaidah Tata Laku Keprofesian ini.
Penyimpangan dari kaidah-kaidah ini akan mengakibatkan yang bersangkutan mendapat sanksi organisasi.
Pasal 1
Dasar :
Dalam menunaikan tugas keprofesian yang dipercayakan kepadanya, seorang anggota APKA bertanggung jawab kepada diri sendiri, mitra kerja, pemangku kepentingan (stake holders), profesi, ilmu pengetahuan, masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia, sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(butir 1. Kode Etik APKA).
Tata Laku 1.1 :
Anggota APKA melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri , mitra kerja dan pemangku kepentingan (stake holders) dalam penguasaan ilmu pengetahuan , teknik perkeretaapian dan kecakapan lainnya, terutama yang berkaitan dengan sikap profesionalisme, moral dan spiritual.
Tata Laku 1.2 :
Anggota APKA juga bertanggung jawab terhadap kemajuan Profesi perkeretaapian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
Tata Laku 1.3 :
Anggota APKA dalam melaksanakan profesinya berorientasi kepada keselamatan manusia, kelestarian lingkungan hidup dan ikut berperan serta dalam pembangunan masyarakat.
Tata Laku 1.4 :
Anggota APKA dalam melakukan profesinya selalu mendahulukan kepentingan negara dan bangsa Indonesia sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 2
Dasar :
Dalam menunaikan tugas, anggota APKA membaktikan seluruh kemampuan, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dengan penuh tanggung jawab di dalam proses pembangunan dan pengembangan perkeretaapian demi kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.
(butir 2. Kode Etik APKA).
Tata Laku 2.1 :
Anggota APKA menyajikan hasil karyanya sesuai dengan "Standar Minimum Penyajian" (Minimum Standard of Performance) yang ditentukan oleh APKA atau sesuai ketentuan pemberi tugas.
Tata Laku 2.2 :
Anggota APKA harus menghasilkan karya terbaik sesuai dengan tingkat kewajaran yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (stake holders), mitra kerja, masyarakat pemakai dan lingkungan dengan senantiasa berlandaskan pada ilmu pengetahuan, keterampilan dan keprofesian.
Pasal 3
Dasar :
Anggota APKA harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dengan sehemat mungkin menggunakan sumber daya alam serta menghindari terjadinya dampak negatif.
(butir 3. Kode Etik APKA).
Tata Laku 3.1 :
Anggota APKA memandang tugasnya sebagai kewajiban untuk berbakti bagi kepentingan umum.
Tata Laku 3.2 :
a.Anggota APKA berkewajiban menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan kepada pemberi tugas, apabila diperkirakan akan ada pertentangan kepentingan yang dapat merugikan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.
b.Anggota APKA dapat mengadakan kerjasama dalam bentuk asosiasi (partnership) dengan usaha lain sejauh didalamnya tidak terdapat pertentangan kepentingan.
Tata Laku 3.3 :
Anggota APKA dalam melaksanakan tugasnya dapat mengusahakan seefisien mungkin penggunaan sumber daya alam namun tetap mengoptimalkan sumber daya manusia dan keanekaan hayati serta mempertahankan kelestarian lingkungan.
Pasal 4
Dasar :
Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, kejujuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang anggota APKA mendahulukan tugas dan tanggung jawabnya melebihi hak dan kepentingan diri sendiri.
(butir 4. Kode Etik APKA).
Tata Laku 4.1 :
Anggota APKA hanya menerima imbalan jasa berupa gaji dalam hubungan kerja sebagai pegawai, atau berupa honorarium sebagai imbalan jasa, yang diterima sesuai peraturan yang berlaku.
Tata Laku 4.2 :
a.Anggota APKA mendapatkan tugas dengan tata cara yang layak melalui persaingan yang sehat
b.Anggota APKA tidak boleh mengambil alih pekerjaan sesama anggota APKA tanpa persetujuan yang bersangkutan.
c.Anggota APKA dapat melanjutkan pekerjaan sesama anggota APKA setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pemberi tugas dengan anggota APKA yang bersangkutan.
Tata Laku 4.3 :
Anggota APKA dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran Kode Etik APKA hanya kepada MP APKA dan tidak diperkenankan merugikan nama baik sesama anggota APKA.
Tata Laku 4.4 :
Anggota APKA berkewajiban saling membina dan memberikan peluang kepada sesama anggota APKA untuk mengembangkan profesinya.
Tata Laku 4.5 :
Anggota APKA wajib bertindak adil, jujur dan obyektif terhadap para pelaku pembangunan.
Pasal 5
Dasar :
Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas pemangku kepentingan (stake holders), anggota APKA berusaha memahami dan memperjuangkan, mitra kerja dan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai, sekalipun pihak termaksud bukanlah yang memberi imbalan jasa secara langsung.
(butir 5. Kode Etik APKA).
Tata Laku 5.1 :
Anggota APKA selain bertindak demi kepentingan Pemberi Tugas, juga perlu mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai.
Tata Laku 5.2 :
Anggota APKA harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas tentang kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara pemberi tugas dan masyarakat pemakai.
Pasal 6
Dasar :
Anggota APKA sebagai profesional harus berupaya menyajikan karyanya dalam bidang Perkeretaapian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.
(butir 6. Kode Etik APKA).
Tata Laku 6.1 :
Anggota APKA sebagai profesional perencana di bidang perkeretaapian perlu mengenal dan memahami secara mendalam nilai - nilai sosial budaya masyarakat setempat dan menyerap unsur - unsur perkembangan zaman, sehingga karya yang dihasilkan dapat diwujudnyatakan oleh pemrakarsa dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan (stake holders) dan masyarakat pemakai.
Tata Laku 6.2 :
Anggota APKA sebagai profesional pelaksana dibidang perkeretaapian berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga karya yang disajikan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.
Tata Laku 6.3 :
Anggota APKA sebagai profesional pengawas/supervision di bidang perkeretaapian harus dapat mengawasi dan memantau pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perencanaan dan persyaratan yang telah ditetapkan, dapat berfungsi sebagai wakil pemberi tugas, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.
Tata Laku 6.4 :
a.Anggota APKA harus menyadari bahwa karyanya mempunyai dampak bagi keselamatan dan kesejahteraan orang lain, oleh karenanya perlu dilaksanakan dengan taat azas dan berkesinambungan.
b.Anggota APKA harus bertanggung jawab terhadap karyanya dan tidak diperkenankan mempergunakan karya orang lain tanpa seizin yang bersangkutan atau harus dilakukan dengan tata cara yang lazim.
Tata Laku 6.5 :
Anggota APKA harus bertanggung jawab penuh atas hasil karya yang dihasilkan, dan bersedia memberi ganti rugi jika karya tersebut gagal atau memberi dampak negatif bagi keselamatan manusia.
Tata Laku 6.6 :
a.Sesama anggota APKA perlu mengadakan komunikasi dalam mewujudkan proses belajar mengajar dengan DP APKA, MP APKA, BSA APKA, BPS APKA sehingga dapat diperoleh pembinaan anggota dan perkembangan assosiasi sesuai dengan tuntutan zaman.
b.Sesama anggota APKA berdasarkan semangat kesejawatan, wajib melakukan saling kontrol dengan cara silih asah, silih asih dan silih asuh dengan tanpa melanggar Kode Etik APKA yang telah dibuat oleh MP APKA, dengan bijaksana dan konsisten.
LAMPITAN II
ARTI MAKNA LAMBANG
1.Bentuk huruf APKA yang digambarkan dengan warna biru bergaris melambangkan Industri Perkeretaapian yang selalu berkembang.
2.Tulisan ASOSIASI PROFESI PERKERETAAPIAN INDONESIA yang terletak di bawah lokomotif dan huruf APKA bermakna sebagai wadah dari para anggota yang berprofesi dan mempunyai kompetensi dibidang Perkeretaapian.
3.Rangkaian Kereta Api dengan lokomotif berwarna kuning melambangkan Kereta Api masa depan.
4.Garis merah melengkung mempunyai makna infrastruktur sebagai unsur yang penting untuk keselamatan operasi Kereta Api.
5.Arti warna :
a.Warna biru mempunyai arti kestabilan serta melambangkan bidang teknik yang merupakan unsur penting untuk Perkeretaapian.
b.Warna kuning mempunyai arti keanggunan serta melambangkan gerakan Kereta Api yang cepat, luwes, indah dan dinamis.
c.Warna merah mempunyai arti kewaspadaan serta melambangkan kepedulian terhadap keselamatan operasi Kereta Api.
Anggaran Dasar APKA
MUKADIMAH
Bahwa transportasi merupakan salah satu sarana yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan Negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata sebagaimana yang kita cita-citakan.
Bahwa perkeretaapian di Indonesia diharapkan menjadi tulang punggung transportasi darat, dan oleh karena itu pembangunan perkeretaapian mutlak harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna tercapainya kelancaran pembangunan.
Bahwa tugas pembangunan perkeretaapian bukan hanya tanggung jawab perusahaan kereta api saja, melainkan merupakan pula tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Bahwa untuk menunjang keberhasilan pembangunan perkeretaapian dipandang perlu untuk menghimpun tenaga yang profesional di bidang perkeretaapian baik yang ada di instansi-instansi pemerintah, swasta, maupun yang ada di masyarakat.
Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rasa kesadaran, pengabdian dan tanggung jawab untuk berperanserta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan perkeretaapian pada khususnya, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1991 para pejabat Perusahaan Umum Kereta Api dan mantan pejabat perusahaan kereta api, bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang mewadahi semua profesi perkeretaapian di Indonesia, dikukuhkan oleh Direksi Perusahaan Umum Kereta Api dengan SK No KA/OT/29160/SK/91 tanggal 17 September 1991, dan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 28 September 1991, dengan nama Asosiasi Pakar Perkeretaapian Indonesia.
Asosiasi sebagai wadah para profesional perkeretaapian dimaksudkan untuk membantu para pemangku kepentingan (stake holder) berupa pemikiran, saran dan pendapat yang meliputi segala aspek perkeretaapian baik hal-hal yang bersifat teknis operasional, manajerial, maupun pembangunan serta pengembangan perkeretaapian di masa mendatang.
BAB I
NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU
Pasal 1
Nama dan Tempat
Organisasi ini bernama "Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia" (disingkat APKA) atau dalam bahasa inggris disebut “Association of Indonesia Railways Profession” (disingkat AIRP) dan berkedudukan di kota Bandung, dalam Anggaran Dasar APKA (AD APKA) ini selanjutnya disebut APKA, merupakan organisasi bersifat nasional yang tidak mempunyai cabang.
Pasal 2
Waktu
APKA didirikan di Bandung pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1991 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
BAB II
ASAS, LANDASAN, SIFAT, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 3
Sifat, Asas dan Landasan
APKA adalah organisasi yang bersifat independen dan nirlaba, berasaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 4
Tujuan
APKA bertujuan :
1.Menghimpun dan membina para profesional perkeretaapian dalam suatu wadah guna meningkatkan mutu dan kemampuan segenap anggotanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengembangan perkeretaapian.
2.Turut serta dalam pembangunan negara pada umumnya dan pembangunan perkeretaapian pada khususnya melalui pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman sesuai Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA.
Pasal 5
Tugas
Untuk mencapai tujuannya , APKA mempunyai tugas :
1.Mengadakan pembinaan bagi para anggotanya.
2.Menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah , Swasta maupun Perguruan Tinggi
BAB III
KODE ETIK, DAN LAMBANG
Pasal 6
Kode Etik
Kode etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata laku APKA ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga APKA (ART APKA).
Pasal 7
Lambang
Lambang APKA ditetapkan dalam ART APKA.
BAB IV
KEGIATAN
Pasal 8
Untuk mencapai tujuannya , APKA melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.Memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal dan permasalahan yang dianggap penting baik yang bersifat teknis, manajerial, maupun strategis.
2.Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, membina kepustakaan, menyelenggarakan dan mengikuti seminar, kursus, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan penerbitan serta kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi para anggotanya.
3.Memberikan sertifikasi kompetensi bagi professional perkeretaapian.
BAB V
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Keanggotaan
1.Keanggotaan APKA menganut sistem aktif.
2.Anggota-anggota APKA terdiri atas :
a.anggota biasa
b.anggota luar biasa
c.anggota kehormatan
3.Anggota biasa adalah: perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi di bidang perkeretaapian.
4.Anggota luar biasa adalah: perorangan bukan warga negara Indonesia, dan berprofesi di bidang perkeretaapian.
5.Anggota kehormatan adalah perorangan yang telah berjasa atau pemerhati di bidang perkeretaapian.
Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota
1.Setiap anggota berhak atas perlindungan, pelayanan dan hak turut serta dalam segala kegiatan APKA.
2.Hanya anggota biasa yang mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih dalam MUSA.
3.Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran, kecuali anggota kehormatan.
4.Setiap anggota wajib mentaati AD APKA dan ART APKA dan tunduk pada seluruh peraturan organisasi, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi organisasi
5.Setiap anggota wajib mentaati AD & ART dan tunduk pada seluruh peraturan organisasi , pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi organisasi.
6.Setiap anggota wajib menjaga dan membela kehormatan serta kepentingan APKA, serta memelihara dan melaksanakan Kode Etik & Kaidah Tata Laku Keprofesian.
Pasal 11
Berakhirnya Keanggotaaan
Kedudukan sebagai anggota berakhir karena :
1.Meninggal dunia
2.Atas permintaan sendiri.
3.Diberhentikan.
BAB VI
ORGANISASI
Pasal 12
Susunan Organisasi
1.APKA merupakan organisasi dengan lingkup Nasional, memiliki kepengurusan yang menangani kebijakan dan operasional dalam ruang lingkup Nasional, Regional dan Internasional.
2.Dalam fungsi sebagai wadah pembinaan anggota, maka Dewan Pengurus dapat membentuk Koordinator Wilayah berdasarkan kebutuhan Organisasi.
Pasal 13
Perangkat Organisasi
1. APKA memiliki perangkat organisasi sebagai berikut :
a. Musyawarah Anggota (MUSA)
b. Rapat Kerja (RAKER)
c. Majelis Pertimbangan (MP APKA)
d. Dewan Pengurus APKA (DP APKA)
e. Badan Sertifikasi Asosiasi APKA (BSA APKA)
f. Badan Pengkajian Strategis APKA (BPS APKA)
g. Koordinator Wilayah APKA(KORWIL APKA)
h. Badan- Badan lainnya
2.MUSA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dihadiri oleh peserta dan peninjau.
3.RAKER adalah lembaga koordinasi, komunikasi, dan penentu kebijakan organisasi yang pesertanya terdiri dari unsur DP APKA, MP APKA dan Ketua–ketua Badan.
4.MP APKA adalah badan yang bertugas sebagai penasehat DP APKA dan sebagai Pengawas arah kegiatan organisasi.
5.BSA APKA adalah badan yang bertugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi kepada para anggota yang mengajukan permohonan untuk disertifikasi. Badan ini bersifat mandiri dan independen dan bertanggung jawab kepada DP APKA.
6.BPS APKA adalah badan yang bertugas untuk mengkaji perkembangan keilmuan dan teknologi perkeretaapian. Badan ini terdiri dari para ahli dari perguruan tinggi dan praktisi perkeretaapian, bertanggung jawab kepada DP APKA.
7.KORWIL APKA adalah unit kerja yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi di daerah.
8.Badan-badan lainnya adalah badan yang dibentuk oleh DP APKA sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi. Badan ini dapat bersifat tetap atau sementara dan bertanggung jawab kepada DP APKA.
9.a. DP APKA dipimpin oleh Ketua Umum, adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam organisasi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUSA.
b.Dalam melaksanakan tugasnya DP APKA dapat membentuk Badan-Badan sesuai dengan kebutuhannya.
c.DP APKA dalam menjalankan tugasnya mengindahkan nasehat dan pengarahan MP APKA.
d.Struktur Organisasi DP APKA merupakan struktur organisasi matrik yang terdiri dari sumber dan fungsi.
e.Susunan DP APKA sebagaimana dimaksud pada ayat e minimal terdiri dari :
(1).Seorang Ketua Umum
(2).Beberapa Wakil Ketua Umum
(3).Seorang Sekretaris Jenderal
(4).Seorang Bendahara Umum
(5).Beberapa Ketua Kompartemen.
f.Rincian tugas dan k ewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat e diatur dalam ART APKA.
Pasal 14
Landasan Operasional
APKA mempunyai landasan operasional organisasi sebagai berikut :
1.AD APKA dan ART APKA.
2.Ketetapan MUSA
3.Keputusan RAKER
4.Keputusan DP APKA
Pasal 15
Kepengurusan
1.Anggota-anggota APKA terhimpun dalam organisasi yang berada dalam naungan DP APKA secara Nasional.
2.Kepengurusan :
a.Ketua Umum dipilih oleh MUSA.
b.Ketua Umum mempunyai hak penuh untuk menyusun DP APKA Inti yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-ketua Kompartemen.
c.DP APKA Inti disahkan oleh MUSA
d.Ketua Umum terpilih menyusun kepengurusan lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah MUSA oleh DP APKA terpilih.
3.Masa Bakti DP APKA adalah 4 (empat) tahun.
4.Ketua Umum DP APKA dapat menduduki jabatannya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti yang berurutan.
Pasal 16
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
DP APKA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan MUSA serta bertanggung jawab kepada MUSA.
BAB.VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 17
MUSA (MUSA)
1.MUSA merupakan rapat anggota diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2.MUSA Luar Biasa diselenggarakan di antara 2 (dua) MUSA, atas permintaan:
a). MP APKA
b). DP APKA
c). 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
3.MUSA Luar Biasa diadakan untuk membahas masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan MUSA berikutnya.
4.MUSA Khusus diselenggarakan hanya untuk pembubaran APKA.
5.Dalam MUSA/MUSA Luar Biasa/MUSA Khusus, hak suara anggota peserta penuh adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota.
Pasal 18
Tugas MUSA
1.Menerima/mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban yang diberikan oleh DP APKA.
2.Mengesahkan AD APKA dan ART APKA)
3.Menetapkan Rencana Kerja dan ketetapan-ketetapan penting lainnya, yang berkaitan dengan asas, tujuan dan tugas organisasi.
4.Memilih Ketua Umum yang sekaligus bertugas selaku Formatur Tunggal untuk menyusun DP APKA masa bakti 4 (empat) tahun atau sampai MUSA berikutnya.
5.Mengangkat anggota MP APKA untuk masa bakti 4 (empat) tahun atau sampai MUSA berikutnya.
Anggota MP APKA harus memiliki integritas yang tinggi serta sangat menjunjung Kode Etik APKA dan Kaidah Tata Laku Keprofesian.
6.Memberi penghargaan bagi mereka yang berjasa.
Pasal 19
RAKER
1. RAKER diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk :
a.Menyusun Program Kerja Tahunan APKA sebagai penjabaran dari Rencana Kerja.
b.Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan APKA.
c.Memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara DP APKA.
d.Membuat keputusan dan ketetapan yang menyangkut kebijakan organisasi, serta langkah yang perlu diambil berkaitan dengan pelaksanaannya
2.Peserta RAKER terdiri dari pengurus lengkap DP APKA. MP APKA, Badan-Badan dan KORWIL APKA.
Pasal 20
Rapat DP APKA
Rapat DP APKA diadakan paling sedikit sebulan sekali.
Pasal 21
Kuorum
Musyawarah dan Rapat untuk pengambilan keputusan hanya dianggap sah bila mencapai kuorum.
Pasal 22
Keputusan
1.Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin atas dasar kebijaksanaan musyawarah dan mufakat
2.Ketetapan/keputusan Organisasi memiliki kewenangan berjenjang, sehingga dalam menentukan ketetapan/keputusan baru diusahakan memperhatikan ketetapan/keputusan diatasnya yang masih berlaku.
3.Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai keputusan, sedangkan keadaan sangat mendesak, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 23
DP APKA memperoleh dana dari :
a. Uang pangkal
b. Uang iuran anggota
c. Biaya Proses Sertifikasi
d. Penerimaan dari hasil usaha lainnya yang sah
e. Sumbangan yang tidak mengikat.
BAB IX
ART APKA DAN PERUBAHAN AD APKA
Pasal 24
1.Hal-hal yang belum diatur dalam AD APKA ini akan diatur dalam ART APKA disahkan oleh MUSA .
2.ART APKA tidak boleh bertentangan dengan AD APKA.
3.Ketentuan-ketentuan dalam AD APKA hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus melalui keputusan MUSA atau MUSA Luar Biasa.
BAB X
PEMBUBARAN APKA DAN PERATURAN PENUTUP
Pasal 25
Pembubaran APKA
1.APKA hanya dapat dibubarkan melalui keputusan MUSA Khusus yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
2.Undangan MUSA Khusus untuk pembubaran APKA harus dikirim kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3.MUSA Khusus yang memutuskan pembubaran harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi kekayaan APKA.
Pasal 26
Penutup
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut disusunlah AD APKA sebagaimana tertulis berikut ini, yang merupakan perubahan dari AD APKA sebelumnya, yang disusun pada tahun 1991. Perubahan AD APKA termasuk perubahan nama menjadi Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia (APKA) ini merupakan hasil MUSA I yang diselenggarakan di Kantor PT. KERETA API (Persero)–Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, pada tanggal 9 Juli tahun 2003.
Selanjutnya, APKA sebagai organisasi yang berbadan hukum :
a. Disahkan dengan Akte Notaris Elisa Kurniasih, SH No. 42 tanggal 30 September 2003
b. Organisasi yang terdaftar sebagai Organisasi Massa di Departemen Dalam Negeri dengan No. 17/D.III.2/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004
AD APKA selanjutnya diubah, disempurnakan dan disahkan serta dinyatakan berlaku pada MUSA II yang diselenggarakan di Aula Argobromo PT. KERETA API (Persero) Jl. Laswi No.23 Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2008
Pimpinan Sidang MUSA Ke-II
APKA
(Ir. Sjahedi Junardiono, MM)
(Ir. Taufik Hidayat)
(Ir. Hartono AS, MM)
Bahwa transportasi merupakan salah satu sarana yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan Negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata sebagaimana yang kita cita-citakan.
Bahwa perkeretaapian di Indonesia diharapkan menjadi tulang punggung transportasi darat, dan oleh karena itu pembangunan perkeretaapian mutlak harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna tercapainya kelancaran pembangunan.
Bahwa tugas pembangunan perkeretaapian bukan hanya tanggung jawab perusahaan kereta api saja, melainkan merupakan pula tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Bahwa untuk menunjang keberhasilan pembangunan perkeretaapian dipandang perlu untuk menghimpun tenaga yang profesional di bidang perkeretaapian baik yang ada di instansi-instansi pemerintah, swasta, maupun yang ada di masyarakat.
Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rasa kesadaran, pengabdian dan tanggung jawab untuk berperanserta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan perkeretaapian pada khususnya, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1991 para pejabat Perusahaan Umum Kereta Api dan mantan pejabat perusahaan kereta api, bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang mewadahi semua profesi perkeretaapian di Indonesia, dikukuhkan oleh Direksi Perusahaan Umum Kereta Api dengan SK No KA/OT/29160/SK/91 tanggal 17 September 1991, dan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 28 September 1991, dengan nama Asosiasi Pakar Perkeretaapian Indonesia.
Asosiasi sebagai wadah para profesional perkeretaapian dimaksudkan untuk membantu para pemangku kepentingan (stake holder) berupa pemikiran, saran dan pendapat yang meliputi segala aspek perkeretaapian baik hal-hal yang bersifat teknis operasional, manajerial, maupun pembangunan serta pengembangan perkeretaapian di masa mendatang.
BAB I
NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU
Pasal 1
Nama dan Tempat
Organisasi ini bernama "Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia" (disingkat APKA) atau dalam bahasa inggris disebut “Association of Indonesia Railways Profession” (disingkat AIRP) dan berkedudukan di kota Bandung, dalam Anggaran Dasar APKA (AD APKA) ini selanjutnya disebut APKA, merupakan organisasi bersifat nasional yang tidak mempunyai cabang.
Pasal 2
Waktu
APKA didirikan di Bandung pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1991 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
BAB II
ASAS, LANDASAN, SIFAT, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 3
Sifat, Asas dan Landasan
APKA adalah organisasi yang bersifat independen dan nirlaba, berasaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 4
Tujuan
APKA bertujuan :
1.Menghimpun dan membina para profesional perkeretaapian dalam suatu wadah guna meningkatkan mutu dan kemampuan segenap anggotanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengembangan perkeretaapian.
2.Turut serta dalam pembangunan negara pada umumnya dan pembangunan perkeretaapian pada khususnya melalui pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman sesuai Kode Etik dan Kaidah Tata laku Keprofesian APKA.
Pasal 5
Tugas
Untuk mencapai tujuannya , APKA mempunyai tugas :
1.Mengadakan pembinaan bagi para anggotanya.
2.Menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah , Swasta maupun Perguruan Tinggi
BAB III
KODE ETIK, DAN LAMBANG
Pasal 6
Kode Etik
Kode etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata laku APKA ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga APKA (ART APKA).
Pasal 7
Lambang
Lambang APKA ditetapkan dalam ART APKA.
BAB IV
KEGIATAN
Pasal 8
Untuk mencapai tujuannya , APKA melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.Memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal dan permasalahan yang dianggap penting baik yang bersifat teknis, manajerial, maupun strategis.
2.Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, membina kepustakaan, menyelenggarakan dan mengikuti seminar, kursus, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan penerbitan serta kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi para anggotanya.
3.Memberikan sertifikasi kompetensi bagi professional perkeretaapian.
BAB V
KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Keanggotaan
1.Keanggotaan APKA menganut sistem aktif.
2.Anggota-anggota APKA terdiri atas :
a.anggota biasa
b.anggota luar biasa
c.anggota kehormatan
3.Anggota biasa adalah: perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi di bidang perkeretaapian.
4.Anggota luar biasa adalah: perorangan bukan warga negara Indonesia, dan berprofesi di bidang perkeretaapian.
5.Anggota kehormatan adalah perorangan yang telah berjasa atau pemerhati di bidang perkeretaapian.
Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota
1.Setiap anggota berhak atas perlindungan, pelayanan dan hak turut serta dalam segala kegiatan APKA.
2.Hanya anggota biasa yang mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih dalam MUSA.
3.Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran, kecuali anggota kehormatan.
4.Setiap anggota wajib mentaati AD APKA dan ART APKA dan tunduk pada seluruh peraturan organisasi, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi organisasi
5.Setiap anggota wajib mentaati AD & ART dan tunduk pada seluruh peraturan organisasi , pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi organisasi.
6.Setiap anggota wajib menjaga dan membela kehormatan serta kepentingan APKA, serta memelihara dan melaksanakan Kode Etik & Kaidah Tata Laku Keprofesian.
Pasal 11
Berakhirnya Keanggotaaan
Kedudukan sebagai anggota berakhir karena :
1.Meninggal dunia
2.Atas permintaan sendiri.
3.Diberhentikan.
BAB VI
ORGANISASI
Pasal 12
Susunan Organisasi
1.APKA merupakan organisasi dengan lingkup Nasional, memiliki kepengurusan yang menangani kebijakan dan operasional dalam ruang lingkup Nasional, Regional dan Internasional.
2.Dalam fungsi sebagai wadah pembinaan anggota, maka Dewan Pengurus dapat membentuk Koordinator Wilayah berdasarkan kebutuhan Organisasi.
Pasal 13
Perangkat Organisasi
1. APKA memiliki perangkat organisasi sebagai berikut :
a. Musyawarah Anggota (MUSA)
b. Rapat Kerja (RAKER)
c. Majelis Pertimbangan (MP APKA)
d. Dewan Pengurus APKA (DP APKA)
e. Badan Sertifikasi Asosiasi APKA (BSA APKA)
f. Badan Pengkajian Strategis APKA (BPS APKA)
g. Koordinator Wilayah APKA(KORWIL APKA)
h. Badan- Badan lainnya
2.MUSA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dihadiri oleh peserta dan peninjau.
3.RAKER adalah lembaga koordinasi, komunikasi, dan penentu kebijakan organisasi yang pesertanya terdiri dari unsur DP APKA, MP APKA dan Ketua–ketua Badan.
4.MP APKA adalah badan yang bertugas sebagai penasehat DP APKA dan sebagai Pengawas arah kegiatan organisasi.
5.BSA APKA adalah badan yang bertugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi kepada para anggota yang mengajukan permohonan untuk disertifikasi. Badan ini bersifat mandiri dan independen dan bertanggung jawab kepada DP APKA.
6.BPS APKA adalah badan yang bertugas untuk mengkaji perkembangan keilmuan dan teknologi perkeretaapian. Badan ini terdiri dari para ahli dari perguruan tinggi dan praktisi perkeretaapian, bertanggung jawab kepada DP APKA.
7.KORWIL APKA adalah unit kerja yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi di daerah.
8.Badan-badan lainnya adalah badan yang dibentuk oleh DP APKA sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi. Badan ini dapat bersifat tetap atau sementara dan bertanggung jawab kepada DP APKA.
9.a. DP APKA dipimpin oleh Ketua Umum, adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam organisasi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUSA.
b.Dalam melaksanakan tugasnya DP APKA dapat membentuk Badan-Badan sesuai dengan kebutuhannya.
c.DP APKA dalam menjalankan tugasnya mengindahkan nasehat dan pengarahan MP APKA.
d.Struktur Organisasi DP APKA merupakan struktur organisasi matrik yang terdiri dari sumber dan fungsi.
e.Susunan DP APKA sebagaimana dimaksud pada ayat e minimal terdiri dari :
(1).Seorang Ketua Umum
(2).Beberapa Wakil Ketua Umum
(3).Seorang Sekretaris Jenderal
(4).Seorang Bendahara Umum
(5).Beberapa Ketua Kompartemen.
f.Rincian tugas dan k ewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat e diatur dalam ART APKA.
Pasal 14
Landasan Operasional
APKA mempunyai landasan operasional organisasi sebagai berikut :
1.AD APKA dan ART APKA.
2.Ketetapan MUSA
3.Keputusan RAKER
4.Keputusan DP APKA
Pasal 15
Kepengurusan
1.Anggota-anggota APKA terhimpun dalam organisasi yang berada dalam naungan DP APKA secara Nasional.
2.Kepengurusan :
a.Ketua Umum dipilih oleh MUSA.
b.Ketua Umum mempunyai hak penuh untuk menyusun DP APKA Inti yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-ketua Kompartemen.
c.DP APKA Inti disahkan oleh MUSA
d.Ketua Umum terpilih menyusun kepengurusan lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah MUSA oleh DP APKA terpilih.
3.Masa Bakti DP APKA adalah 4 (empat) tahun.
4.Ketua Umum DP APKA dapat menduduki jabatannya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti yang berurutan.
Pasal 16
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
DP APKA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan MUSA serta bertanggung jawab kepada MUSA.
BAB.VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 17
MUSA (MUSA)
1.MUSA merupakan rapat anggota diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2.MUSA Luar Biasa diselenggarakan di antara 2 (dua) MUSA, atas permintaan:
a). MP APKA
b). DP APKA
c). 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
3.MUSA Luar Biasa diadakan untuk membahas masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan MUSA berikutnya.
4.MUSA Khusus diselenggarakan hanya untuk pembubaran APKA.
5.Dalam MUSA/MUSA Luar Biasa/MUSA Khusus, hak suara anggota peserta penuh adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota.
Pasal 18
Tugas MUSA
1.Menerima/mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban yang diberikan oleh DP APKA.
2.Mengesahkan AD APKA dan ART APKA)
3.Menetapkan Rencana Kerja dan ketetapan-ketetapan penting lainnya, yang berkaitan dengan asas, tujuan dan tugas organisasi.
4.Memilih Ketua Umum yang sekaligus bertugas selaku Formatur Tunggal untuk menyusun DP APKA masa bakti 4 (empat) tahun atau sampai MUSA berikutnya.
5.Mengangkat anggota MP APKA untuk masa bakti 4 (empat) tahun atau sampai MUSA berikutnya.
Anggota MP APKA harus memiliki integritas yang tinggi serta sangat menjunjung Kode Etik APKA dan Kaidah Tata Laku Keprofesian.
6.Memberi penghargaan bagi mereka yang berjasa.
Pasal 19
RAKER
1. RAKER diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk :
a.Menyusun Program Kerja Tahunan APKA sebagai penjabaran dari Rencana Kerja.
b.Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan APKA.
c.Memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara DP APKA.
d.Membuat keputusan dan ketetapan yang menyangkut kebijakan organisasi, serta langkah yang perlu diambil berkaitan dengan pelaksanaannya
2.Peserta RAKER terdiri dari pengurus lengkap DP APKA. MP APKA, Badan-Badan dan KORWIL APKA.
Pasal 20
Rapat DP APKA
Rapat DP APKA diadakan paling sedikit sebulan sekali.
Pasal 21
Kuorum
Musyawarah dan Rapat untuk pengambilan keputusan hanya dianggap sah bila mencapai kuorum.
Pasal 22
Keputusan
1.Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin atas dasar kebijaksanaan musyawarah dan mufakat
2.Ketetapan/keputusan Organisasi memiliki kewenangan berjenjang, sehingga dalam menentukan ketetapan/keputusan baru diusahakan memperhatikan ketetapan/keputusan diatasnya yang masih berlaku.
3.Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai keputusan, sedangkan keadaan sangat mendesak, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 23
DP APKA memperoleh dana dari :
a. Uang pangkal
b. Uang iuran anggota
c. Biaya Proses Sertifikasi
d. Penerimaan dari hasil usaha lainnya yang sah
e. Sumbangan yang tidak mengikat.
BAB IX
ART APKA DAN PERUBAHAN AD APKA
Pasal 24
1.Hal-hal yang belum diatur dalam AD APKA ini akan diatur dalam ART APKA disahkan oleh MUSA .
2.ART APKA tidak boleh bertentangan dengan AD APKA.
3.Ketentuan-ketentuan dalam AD APKA hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus melalui keputusan MUSA atau MUSA Luar Biasa.
BAB X
PEMBUBARAN APKA DAN PERATURAN PENUTUP
Pasal 25
Pembubaran APKA
1.APKA hanya dapat dibubarkan melalui keputusan MUSA Khusus yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
2.Undangan MUSA Khusus untuk pembubaran APKA harus dikirim kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3.MUSA Khusus yang memutuskan pembubaran harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi kekayaan APKA.
Pasal 26
Penutup
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut disusunlah AD APKA sebagaimana tertulis berikut ini, yang merupakan perubahan dari AD APKA sebelumnya, yang disusun pada tahun 1991. Perubahan AD APKA termasuk perubahan nama menjadi Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia (APKA) ini merupakan hasil MUSA I yang diselenggarakan di Kantor PT. KERETA API (Persero)–Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, pada tanggal 9 Juli tahun 2003.
Selanjutnya, APKA sebagai organisasi yang berbadan hukum :
a. Disahkan dengan Akte Notaris Elisa Kurniasih, SH No. 42 tanggal 30 September 2003
b. Organisasi yang terdaftar sebagai Organisasi Massa di Departemen Dalam Negeri dengan No. 17/D.III.2/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004
AD APKA selanjutnya diubah, disempurnakan dan disahkan serta dinyatakan berlaku pada MUSA II yang diselenggarakan di Aula Argobromo PT. KERETA API (Persero) Jl. Laswi No.23 Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008.
Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Februari 2008
Pimpinan Sidang MUSA Ke-II
APKA
(Ir. Sjahedi Junardiono, MM)
(Ir. Taufik Hidayat)
(Ir. Hartono AS, MM)
Senin, 17 Maret 2008
Mekanisme Kerja Organisasi
Mekanisme kerja organisasi APKA adalah seperti yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Wakil-Wakil Ketua Umum menyusun program sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja APKA. Dalam melaksanakan program, Wakil-Wakil Ketua Umum menggunakan Sumber Daya (Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Material) yang dimiliki oleh Ketua-Ketua Kompartemen. Disamping itu diperlukan juga dukungan administrasi oleh Sekrertaris Jenderal dan dukungan Keuangan oleh Bendahara Umum.
Struktur Organisasi APKA
Struktur Organisasi APKA ini merupakan Struktur Organisasi Matrix, Para Wakil Ketua Umum bertindak sebagai sebagai fungsional yang bertindak sebagai pembuat Program Kerja sedangkan Para Ketua Kompartemen bertindak sebagai Sumber Daya ( baik tenaga maupun materi).
Ketua Umum: Ir. Mawardi Iyad
Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Anggota: Ir. Hartono AS, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Standarisasi & Sertifikasi: Ir. Harjono Jahi
Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan & Pelatihan: Ir. Singgih Abadi, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Advokasi, Mediasi & Arbitrasi: Edy Subaryono, SH
Sekretaris Jenderal: Ir. Soebagio PS, MM
Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. Daryanto, MM
Bendahara Umum: Ir. Dedy Kelana Putra
Manager Administrasi & Umum: Tri Noviatri, SE, MT
Manager Humas & Hubungan Kelembagaan: Drs. Sukendar Mulya
Manager Pembukuan & Kas: Karmana
Urusan Administrasi: Zaki
Urusan Basis Data: Derry Pirmansyah
Urusan Umum: Karmana
Ketua Kompartemen Mekanikal: Ir. Indrajono, MM
Ketua KOmpartemen Sintelis: Ir. Abdul Madjid Arsjad
Ketua Kompartemen Sipil & Arsitektur: Ir. Tahan Siahaan
Ketua KOmpartemen Operasi KA: Drs. Djoko Martojo
Ketua Kompartemen Sistem dan Manajemen KA: Ir. Irwan Nazif S, MM
Majelis Pertimbangan
Ketua: Ir. Sjahedi
Wakil Ketua: Ir. Marsono
Sekretaris: Ir. Sondang Kirana
Anggota: Drs. Badar Zaenie
Ir. Urip Subagjo, MM
Ir. Amien Abdurachman
Badan Verifikasi: Drs. Hadijono, MM
Badan Pengkajian
Ketua: Ir. Taufik Hidayat
Wakil Ketua: Ir. Adi Sufiadi Yusuf, Msc
Sekretaris: Ir. Lita Murti Hastanti, Mstr
Anggota: Prof. Ir. Partosiswojo
Prof. DR. Anang Z Gani, Msie
Prof. DR. Marjono
Prof. DR. Ir. Yanuarsyah Haroen
Ir. Bambang Wibiyanto, Msc
Ir. Bambang Parintis, Mip
Ketua Umum: Ir. Mawardi Iyad
Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Anggota: Ir. Hartono AS, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Standarisasi & Sertifikasi: Ir. Harjono Jahi
Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan & Pelatihan: Ir. Singgih Abadi, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Advokasi, Mediasi & Arbitrasi: Edy Subaryono, SH
Sekretaris Jenderal: Ir. Soebagio PS, MM
Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. Daryanto, MM
Bendahara Umum: Ir. Dedy Kelana Putra
Manager Administrasi & Umum: Tri Noviatri, SE, MT
Manager Humas & Hubungan Kelembagaan: Drs. Sukendar Mulya
Manager Pembukuan & Kas: Karmana
Urusan Administrasi: Zaki
Urusan Basis Data: Derry Pirmansyah
Urusan Umum: Karmana
Ketua Kompartemen Mekanikal: Ir. Indrajono, MM
Ketua KOmpartemen Sintelis: Ir. Abdul Madjid Arsjad
Ketua Kompartemen Sipil & Arsitektur: Ir. Tahan Siahaan
Ketua KOmpartemen Operasi KA: Drs. Djoko Martojo
Ketua Kompartemen Sistem dan Manajemen KA: Ir. Irwan Nazif S, MM
Majelis Pertimbangan
Ketua: Ir. Sjahedi
Wakil Ketua: Ir. Marsono
Sekretaris: Ir. Sondang Kirana
Anggota: Drs. Badar Zaenie
Ir. Urip Subagjo, MM
Ir. Amien Abdurachman
Badan Verifikasi: Drs. Hadijono, MM
Badan Pengkajian
Ketua: Ir. Taufik Hidayat
Wakil Ketua: Ir. Adi Sufiadi Yusuf, Msc
Sekretaris: Ir. Lita Murti Hastanti, Mstr
Anggota: Prof. Ir. Partosiswojo
Prof. DR. Anang Z Gani, Msie
Prof. DR. Marjono
Prof. DR. Ir. Yanuarsyah Haroen
Ir. Bambang Wibiyanto, Msc
Ir. Bambang Parintis, Mip
Badan-badan
1. Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) :
a. Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi kepada para anggota yang mengajukan permohonan untuk disertifikasi. Lembaga ini bersifat mandiri dan independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
b. Susunan Personalia Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) ditetapkan dalam Rapat Kerja atas usulan Dewan Pengurus.
2. Badan Pengkajian Strategis :
a. Badan Pengkajian Strategis adalah lembaga yang bertugas untuk mengkaji perkembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkeretaapian
b. Susunan Personalia Badan Pengkajian Strategis ditetapkan dalam Rapat Kerja atas usulan Dewan Pengurus.
3. Badan Verifikasi:
a. Badan Verifikasi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan verifikasi keuangan dan aktivitas organisasi.
b. Personalia Badan Verifikasi ditetapkan dalam Rapat Kerja atas usulan Dewan Pengurus.
Dewan Pengurus APKA
1. Dewan Pengurus menjalankan kepemimpinan organisasi sehari-hari, dipilih dari anggota yang tidak sedang dicabut hak keanggotaannya, hak memilih dan dipilih dalam Musyawarah Anggota.
2. Susunan Dewan Pengurus.
Susunan Dewan Pengurus APKA terdiri dari :
a. Ketua Umum :
b. Wakil Ketua Umum :
1). Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Anggota;
2). Wakil Ketua Umum Bidang Standardisasi dan Sertifikasi;
3). Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
4). Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Advokasi, Mediasi dan Arbitrase.
c. 1). Sekretaris Jenderal
2). Wakil Sekretaris Jenderal
Dalam menjalankan kegiatannya Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal dibantu oleh Badan Pelaksana yang terdiri dari: Manager Divisi Administrasi dan Manager Divisi Hubungan Masyarakat dan Manager Divisi Hubungan Kelembagaan.
d. Bendahara Umum
Dalam menjalankan kegiatannya Bendahara dapat dibantu oleh Manager Pembukuan dan Kas.
e. Ketua-Ketua Kompartemen :
1). Ketua Kompartemen Mekanikal.
2). Ketua Kompartemen Sintelis.
3). Ketua Kompartemen Sipil dan Arsitektur.
4). Ketua Kompartemen Operasi KA.
5). Ketua Kompartemen Sistem dan Manajemen KA.
Ketua-Ketua Kompartemen dibantu oleh beberapa Tenaga sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap Kompartemen.
Majelis APKA
1. Majelis APKA adalah lembaga yang bertugas sebagai penasehat Dewan Pengurus dan sebagai Pengawas arah kegiatan organisasi , khususnya yang berkaitan dengan masalah etika dan tata laku keprofesian anggota serta masalah lain yang dianggap perlu.
2. Susunan Majelis APKA :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota I
e. Anggota II
f. Anggota III
g. Anggota IV
Langganan:
Komentar (Atom)